Arah Pembangunan Banyuwangi 2027 Dibahas di Musrenbangcam, Bupati Ipuk Tekankan SDM Unggul dan Pariwisata Berkelanjutan

Prosiber.com – Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan atau Musrenbangcam RKPD 2027 Banyuwangi resmi digelar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Aula Rempeg Jogopati pada Rabu (28/01/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Musrenbangcam berfungsi sebagai wadah penyampaian aspirasi pembangunan dari desa dan kelurahan yang dikompilasi di tingkat kecamatan. Forum ini dihadiri seluruh camat dan Forpimka se-Banyuwangi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa dan kelurahan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan fondasi sumber daya manusia, peningkatan kualitas pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan ekonomi.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” kata Bupati Ipuk.

Bupati Ipuk merinci delapan prioritas program yang akan dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja menjadi fokus utama, dengan menekankan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

“Salah satunya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital. Peran Camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” papar Ipuk.

Di bidang kesehatan, penguatan layanan kesehatan dasar tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah juga menargetkan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit degeneratif.

“Ada peningkatan sekumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, TBC, yang harus kita selesaikan di tahun depan. Ini harus jadi perhatian kuta semua,” kata Ipuk.

Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penguatan UMKM menjadi prioritas strategis. Seluruh pemangku wilayah diminta menjaga kebersihan, keramahan, dan ketertiban sebagai citra utama pariwisata Banyuwangi.

Pembangunan infrastruktur tetap diarahkan pada akses jalan menuju pusat ekonomi dan layanan publik. Penentuan proyek dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

“Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” tegasnya.

Untuk sektor non-infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan mengajukan dukungan pendanaan melalui mekanisme RKPD ke tingkat provinsi dan pusat.

“Sedangkan untuk usulan di lingkup Non Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terang Ipuk.

Lima prioritas lainnya meliputi:

• Reformasi perlindungan sosial

• Produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

• Digitalisasi layanan publik

• Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana

• Harmonisasi sosial dan stabilitas wilayah

Bupati Ipuk menutup dengan penegasan bahwa pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda utama pembangunan daerah.

“Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak,” pungkasnya.*