Dorong Realisasi Bosda Madrasah, Siti Mafrochatin Nimah Ingatkan Janji Bupati Banyuwangi

Prosiber.com – Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah kembali menegaskan pentingnya komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memenuhi janji pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah dalam APBD tahun 2026. Permintaan tersebut disampaikan menyusul janji Bupati Ipuk Fiestiandani yang telah disampaikan dalam audiensi daring bersama Aliansi Guru Madrasah pada Oktober 2025 lalu. Rabu, 26 November 2025.

Siti Mafrochatin Ni’mah menyebut bahwa program Bosda Madrasah bukanlah hal baru. Janji ini telah bergulir sejak masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dan kembali diungkapkan pada periode Bupati Ipuk Fiestiandani. Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga diwujudkan dalam bentuk anggaran nyata.

“Saya sebagai wakil rakyat tentu berkewajiban untuk menginggatkan Bupati agar segera mewujudkan janjinya yakni merealisasikan program Bosda untuk Madrasah se Kabupaten Banyuwangi,” ucap Hj. Ni’mah saat dikonfirmasi.

Ia menjelaskan bahwa pada audiensi Oktober 2025 lalu, Bupati Ipuk Fiestiandani telah memberikan instruksi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memasukkan rencana anggaran Bosda Madrasah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk tahun 2026. Menurut penjelasannya, audiensi tersebut berlangsung dengan dipimpin oleh Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, serta Ketua Komisi IV DPRD.

”Audensi bersama Aliansi Guru Madrasah waktu itu dipimpin Assisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi dan Ketua Komisi IV DPRD dan sudah ada kesepakatan,” ujar Ni’mah.

Siti Mafrochatin Ni’mah berharap agar janji tersebut dapat segera diwujudkan sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah, meskipun besaran anggarannya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan para guru Madrasah.

“Harapan saya, program Bosda untuk Madrasah ini dimasukkan ke perencanaan anggaran tahun 2026 agar guru-guru Madrasah tidak melakukan unjuk rasa kembali sehingga iklim investasi dan perekonomian di Banyuwangi aman dan kondusif,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia menilai Bosda Madrasah yang bersumber dari APBD Banyuwangi nantinya berperan besar dalam meningkatkan operasional pendidikan, memperluas akses pembelajaran, hingga membantu pencapaian Standar Pendidikan Nasional. Hal ini menurutnya juga merupakan dukungan langsung terhadap pelaksanaan program wajib belajar.

“Mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program wajib belajar secara efektif,” pungkas Siti Mafrochatin Ni’mah.*