Pemkab Banyuwangi Perkuat Langkah Kendali Inflasi Ramadan 2026 Lewat Strategi 4K dan Operasi Pasar Murah Demi Jaga Stabilitas Harga

Prosiber.com – Menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri, tren kenaikan harga bahan pokok hampir selalu terjadi. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah cepat guna menjaga stabilitas harga Banyuwangi serta memastikan pasokan tetap aman selama periode Ramadan 2026.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Banyuwangi, telah menyusun berbagai strategi pengendalian inflasi Ramadan 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan harga kebutuhan pokok yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/02/2026).

Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa intervensi harus dilakukan sejak dini. Pemerintah daerah bersama TPID Banyuwangi akan terus menjalankan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada konsep 4K, yakni:

• Keterjangkauan Harga

• Ketersediaan Pasokan

• Kelancaran Distribusi

• Komunikasi Efektif

Keempat aspek tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga Banyuwangi, khususnya saat permintaan masyarakat meningkat signifikan selama Ramadan.

Ipuk Fiestiandani juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan diminta menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bekerja sama dengan Perum Bulog, Perpadi, serta Bank Indonesia Jember.

Selain operasi pasar murah, optimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi) juga menjadi prioritas. Kehadiran Top Si Wangi diharapkan mampu menjadi instrumen konkret dalam mengendalikan inflasi Ramadan 2026 di tingkat distribusi ritel.

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat busa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.

Di sisi lain, penguatan sektor hulu juga menjadi perhatian serius. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapang) ditugaskan melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan bahan pangan, terutama daging dan telur ayam ras. Langkah ini dilakukan untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi menjelang dan selama Ramadan.

“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” paparnya.

Upaya pengendalian inflasi Ramadan 2026 semakin diperkuat dengan digelarnya rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) pada Jumat (30/01/2026). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antarinstansi dalam memastikan stabilitas harga Banyuwangi tetap terkendali.

Rakor HLM tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, unsur Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, para kepala OPD Banyuwangi, serta berbagai stakeholder pelaksana teknis kebijakan TPID Banyuwangi.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Banyuwangi optimistis dapat menjaga ketersediaan pasokan, menekan potensi gejolak harga, serta melindungi daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Strategi komprehensif tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Dengan langkah terstruktur berbasis 4K, Banyuwangi menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi Ramadan 2026 agar tetap berada dalam koridor yang aman dan terkendali.**